Jika Propinsi Bogor Raya Terbentuk Walikota Depok Memilih Gabung Dengan DKI Jakarta

 

Jika Propinsi Bogor Raya Terbentuk Walikota Depok Memilih Gabung Dengan DKI Jakarta


Jika Propinsi Bogor Raya Terbentuk Walikota Depok Memilih Gabung Dengan DKI Jakarta

Depok, SI
Danya wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, yang digulirkan oleh Walikota Bogor Bima Aria baru-baru ini, hal itu  mendapat tanggapan dari sejumlah wali kota yang bertetangga dengan Kota Bogor. Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad sendiri cenderung memilih kotanya bergabung ke Jakarta ketimbang Bogor, jika Provinsi Bogor Raya terbentuk.
"Iya kalau saya milih, misal dari sisi mana, kalau Anda nanya sisi bahasa, saya lebih milih bahasa Jakarta karena saya nggak ngerti bahasa Sunda. Misal kemarin upacara ultah Jabar, agenda petuah sesepuh Jabar itu pakai bahasa Sunda, saya nggak paham. Kalau bahasa ke Jakarta," kata Idris kepada wartawan di Wisma Hijau, Cimanggis, Depok, Selasa (20/8/2019).
Bicara soal sejarah budaya Depok, lanjut Idris, terdapat banyak kesamaan dengan budaya Jakarta. Meski, Depok satu rumpun dengan rumpun Melayu, bukan Betawi sebagaimana halnya Jakarta.
Dari sisi kebudayaan, menurutnya, Depok memiliki kedekatan dengan Jakarta. Jadi budaya pun cenderung lebih mirip dengan Jakarta.
"Rumpunnya kan rumpun Melayu kalau Depok, maka dalam SK Gubernur disebut juga sebagai rumpun Melayu Depok, bukan disebut rumpun Betawi karena Betawi trademark dari Jakarta. Jadi Depok rumpun Melayu Betawi, sebagaimana Pontianak itu Melayu Pontianak. Nah ini bisa dari konteks itu, kalau kedekatan dari sisi bahasa walau serupa tapi tak sama itu lebih ke Jakarta, Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangsel dan Bekasi Kabupaten dan Kota. Depok juga berbahasa Sunda, tapi mayoritas kedekatannya memang bisa satu rumpun, ini budaya," jelasnya.
Sebagai kota penyangga, Depok juga sering bekerja sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) se-Jabodetabek untuk mengatasi kepentingan wilayah otonomi.
"Bentukan pemerintah namanya BKSP. Ini untuk siasati kebutuhan wilayah tetangga yang memang sangat dibutuhkan, yang paling terkait ada 4, (yaitu) sanitasi, air bersih, udara, dan sampah. Ini yang kita seriuskan untuk kita selesaikan, jadi tidak hanya ketika DKI begini, terus egois mengatakan itu urusan DKI, tidak boleh karena itu tetangga kita," tuturnya.
Dari segi mobilitas, sebagian besar penduduk Kota Depok sendiri bekerja di Jakarta. Separuh lebih jumlah warga Depok beraktivitas hilir mudik ke Jakarta.
"Iya 65 persen warga Depok komuter, 90 persen itu ke Jakarta, selebihnya ke Bogor, Bekasi. Tapi 90 persen ke Jakarta, bener itu, itu ketika Jakarta Ibu Kota, nanti kalau pindah ya beda lagi," tuturnya.
Meski begitu, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya ini, menurutnya, perlu intervensi pemerintah pusat. Sebab, persoalan pindah provinsi bukan hal yang mudah.
"Kalau wacana kebutuhan memang ke sana, tapi kalau sisi kewilayahan asal-muasal ya Jawa Barat, nggak bisa dipisahkan dari Jawa Barat. Apalagi kota bergabung dengan provinsi lain, ini harus intervensi pemerintah kota serius bicarakan ini. Sama halnya dengan wacana pemindahan ibu kotalah, kan nggak mudah, nggak semudah itu, demikian contoh Bogor Barat, sampai sekarang nggak selesai padahal itu kebutuhan, ini hanya pisahkan itu dalam provinsi yang sama nggak selesai, apalagi provinsi berbeda, nggak mudah," imbuhnay. (ifan/rido/red).