Akhirnya Pengurus PPOS Minta Maaf dan Mengakui Kesalahannya : Terkait Dengan Membuat Surat Rekomendasi Kepada Punguan Pomparan Panggabean Jabotabek
Terkait dengan adanya Surat Edaran dari pengurus Punguan Pomporan Ompu Sahalana {PPOS} Jabotabek melalui Badan Pengurus Harian {BPH} yang diketuai oleh Parulian Panggabean dan Bivi Edward Panggabean selaku Sekretaris, mereka mengeluarkan Surat Edaran No 01/SE-PPOS/11/2025, tanggal 25 February 2025.
Dalam membuat Surar Edaran tersebut, mereka merekomnedasikan dengan cara sepihak, tampa melakukan rapat seluruh pengurus dan menderngarkan pendapat dari para penasehat dan tokoh-tokoh adat yang senior dari Ompu Sahalana tersebut.
Dalam Surat Edaran tersebut, dimana mereka berpendapat bahwa PPOS tetap memberikan dukungannya kepada Punguan Panggabean Jabotabek.
Bahwa timbulnya Surat Edaran dari BPH PPOS Jabotabek tersebut, hal itu karena baru-baru ini terbentuknya Punguan Panggabean Lumban Siagian Saparadaton dan sudah dilantik pengurusnya memalui Pembinanya oleh Dr. HP Panggabean, SH, yang juga mantan Hakim Agung tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025 di Aula Pertemuan HKBP Kebayoran Lama.
Pengurus Punguan Panggabean Lumban Siagian tersebut diketuai oleh Tardip Panggabean, Wakil Ketua, Heppy Panggaben, Sekretaris Pendeta Pantas Panggabean, Bendahara Sohasuhatan Panggabean, dan Wakil Bedahara Tobrik Panggaben. Serta para penasehatnya Idris Panggabean, Singal Panggabean, Hendrik Panggabean dan yang lainnya.
Sementara itu, akhirnya pengurus PPOS, pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2025 mereka mengadakan rapat di Kantor Sekretariatnya di di Cempka Putih Jakarta Pusat, hal tersebut terkait dengan adanya protes dari kalangan Ompu Sahalana akibat beredarnya Surat Edaran dari BPH PPOS tersebut yang dikeluarkan secara sepihak oleh BPH PPOS itu, sebab para senior dan tokoh-tokoh adat PPOS keberatan dengn adanya Surat Edaran itu.
Akhirnya pihak BPH PPOS menyadarai suatu kesalahannya yang telah mengeluarkan Surat Edaran tampa terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan para pembina, penasehat dan para senior tokoh adat dari PPOS tersebut, hal itu disampaikan oleh salah seorang anggota penasehat PPOS Singal Panggabean, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua PPOS puluahn tahun yang lalu, serta Adrian Panggabean yang juga menentang keras Surat Edaran tersebut, karena mereka tidak beretika terkait dengan masalah paradaton, harusnya mereka itu bertanya terlebih dahulu sebelum membuat suatu Keputusan, karena hal ini adalah masalah sosial paradaton, bukan dengan masalah bisnis keterkaitan dengan pribadi-pribadi.
Menurut Singgal Panggabean, mereka para pengurus BPH PPOS telah menyadari suatu kesalahannya dengan mengeluarkan Surat Edaran tersebut, bahwa saya masih maklum, sebab mereka itu usianya masih muda-muda, mereka itu masih perlu dibimbing dan dibina terkait dengn masalah Paradaton. Jadi intinya pengurus BPH PPOS telah menyadari kekurangan dan kesalahannya, mereka sudah minta maaf karena sikap kebohongannya itu dalam rapat tersebut. Oleh sebab mereka itu tidak mau mengeluarkan surat bantahan lagi terkait dengan pencabutan Surat Edaran yang telah dikeluarkan itu. Intinya adalah untuk menjaga nama baik Panggabean PPOS tersebut, agar tidak terulang lagi hal yang sama, ujarnya.{dip/red}
