Perusahaan Hubungan Keluarga Lebih Diutamakan : Kadis PUPR Kab Bogor Dinilai Bersikap Diskriminatif Terhadap Pengusaha Lokal

 Perusahaan Hubungan Keluarga Lebih Diutamakan : Kadis PUPR Kab Bogor Dinilai Bersikap Diskriminatif Terhadap Pengusaha Lokal

Cibinong, SI

Sikap dan perilaku daripada Kadis PUPR Kab Bogor Subiantoro, mendapat sorotan secara terus-menerus  oleh kalangan kontraktor Ekonomi Lemah dan LSM Anti Korupsi Bogor Raya. Hal itu terkait dengan adanya sikap tindakan  diskrimintif yang dinilai oleh kontraktor  Kab Bogor terhadap merekakontraktor lokal terkait dengan masalah kesempatan untuk mendapatkan kue pembangunan, khususnya proyek-proyek kecil Penunjukan Langsung (PL), hal itu mereka nilai bahwa tindakan Kadis PUPR tersebut merupakan tindakan  tidak adil,ucap kontraktor tersebut.

Masalahnya Bibin (panggilan akbar kadis PUPR kab bogor) diduga membuat kebijakan terhadap kontraktor tertentu, yaitu yang masih ada hubungan keluarga diantara Kadis PUPR Kab Bogor  dengan pengusha/kontraktor tersebut, informasinya pengusahaitu  dari Bandung.

Adapun perusahaan itu adalah PT Sulastri Qudari Berkah, yang mendapatkan sebanyak 5 paket PL pekerjaan Rumah Sumur Pompa, dengan nilai satu paket PL sebesar kurang lebih Rp 100 juta, maka total proyek itu menjadi kurang lebih Rp.500 juta an, dana tersebut berasal dari APBD Kab Bogor Tahun 2020 lalu yang merupaan uang rakyat tersebut.

Akibt sikap dan tindakan kebijakan Kadis PUPR yang dinilai aroma KKN  tersebut kalangan masyarakat yaitu  pengusaha dan LSM di Kab Bogor merasa kesal dan kecewa. Sebab terkat dengan prinsip Otonomi Daerah, dimana filosopinya adalah untuk mensejahterakan warga masyarakat setempat. Sebab mereka  waktu dulu Pilkada yang lalu sudah memberikan dukungan dan keperayaan untuk Bupati Bogor Ade Yasin dalam Pilkada Kab Bogor yang lalu. Namun giliran pembagian pembangunan kue pembangunan kok dari daerah lain yang diutamakan, imbuh HPN salah seorang inisial kontraktor tersebut.

Yang paling disorot oleh kalangan kontraktor adalah tindakan monopoli oleh perusahaan PT Sulastri Qodari Berkah yang beralamat di luar Kab Bogor tersebut, dimana lokasi pekerjaannya di satu titik di Sentul  dengan sekaligus 5 paket perkerjaan dilokasi yang sama, harusnya pekerjaan PL tersebut jangan dimonopoli oleh PT tersebut, tapi Kadis PUPR harusnya lebih bijak untuk membaginya dengan pihak kontraktor yang lain, sebab kita gigit jari, tidak satupun dapat pekerjaan PL kita dapatkan tahun 2020 yan lalu. Ucapnya HPN

Menurut HPN permasalahan ini sudah kami sampaikan kepada Bupati Bogor Ade Yasin, kami tidak terima dengn cara-cara yang demikian, sebab kami juga cuma butuh cari makan untuk nyambung hidup, bukan untuk mencari kekayaan, untuk beli Mobil  Fortuner atau Pajero

Menurut mereka, harusnya dari bentuk perusahaan yang dimiliki oleh kontraktor dari Bandung tersebut adalah dimana  Badan Hukumnya perusahaan itu adalah  Perseoran Terbatas (PT), yaitu kelasnya adalah untuk ikut melalui tender lelang, bukan lagi untuk ngurusin proyek recehan PL, kapasitan untuuk proyek PL adalah perusahaan Comanditer (CV).

Sementara itu,  diminta tanggapan kepada  Ketua LSM Pemerhati Pembangunan Nusantara bernama Rahmat  mengatakan,  nanti saya akan ke lokasi dulu untuk langsung melihat nya, ada apa  sebenarnya dengan  Kadis PUPR, kok proyek PL di kasih ke satu perusahaan sampai 5 paket walaupun itu merupakn penunjukan langsung (PL)

Kadis PUPR Kab Bogor hingga samapai saat ini masih tutup mulut terkait dengan keresahan kontraktor ekonomi lemah tersebut, belum ada anggapannya, ketikadikonfrimasike kantor Dinas PUPR Kab Bogor, lagi-lagi mentok dengan pihk Satpam yang menjaga Kantor tersebut seperti pengawalan Istana Presiden, dengan semua personel menggunaka alat komunikasi HT. (jel/dip/red)