APBD Perubahan Tahun 2023 Kota Depok Banyak Dicoret Oleh Pemprov Jabar : Anggota Dewan Banyak Yang Meradang Terkait Dengan Proyek Pokir
APBD
Perubahan Kota Depok yang sudah
diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok yang diketuai
oleh Sekretaris Daerah tersebut ternyata pengusulan ABPB Perubahan itu banyak
yang dicoret oleh Pemprov Jawa Barat. Khusunya ada beberapa kegiatan di SKPD,
seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang {PUPR| dan Dinas Perumahan dan
Pemukiman {Disrumkim} yang dicoret. Demikian informasi yang berkembang saat ini
yang beredar di Pemkot Depok menjelaskan.
Akibatt
adanya penolakan ataupun dicoretnya kegiatan di Dinas PUPR Kota Depok tersebut,
akibatnya banyak oknum-oknum anggota DRPD Kota Depok yang meradang alias kesal
kepada Walikota Depok, sebab tadinya mereka berharap apabila APBD Perubahan
tersebut disetujui oleh Pemprov Jabar, maka mereka akan bersenang hati akan
menjual paket PL tersebut kepada pihak
ketiga kontraktor. Dengan adanya proyek Pokir setiap tahun yaitu kegiatan Penunjukan Langsung {PL} dari Dinas
PUPR tersebut akan terealisasi dengan dalih proyek Kelompok Berpikir {Pokir},
alias dana aspirasi masing-masing Daerah Pemilihan{Dapil}. Hal itu disampaikan
sejumlah kontraktor Depok baru-baru ini.
Lebih lanjut kontraktor tersebut menjelaskan, akibat dicoretnya APBD Perubahan tersebut, sejumlah anggota Dewan menyampaikan rasa kekesalahnnya kepada Kepala Dinas PUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty, karena anggota Dewan mencurigai bahwa Kadis PUPR tersebut tidak bisa mempertahankan kepetingan dari sejumlah anggota Dewan tersebut. Akhirnya kini hubungan antara Anggota DPRD Kota Depok dengan Kadis PUPR ada ketegangan, sebab ada anggota Dewan sikapnya yang marah-marah kepada Kadis PUPR tersebut.
Sementara
itu, disisi lainnya yaitu pihak kontraktor sipesialis yang selalu mengerjakan
proyek Pokir dari para Anggota Dewan juga ikut meradang, sebab dana yang sudah
Ia gulirkan kepada sejumah oknum anggota Dewan tersebut, ternyata tidak bisa
eksekusi, alias karena ternyata proyek PL Pokir tersebut kosong alias bodong tidak ada wujudnya.
Padahal
sebelumnya oknum kontraktor tersebut sudah menggulirkan dana kepada sejumlah
oknum anggota Dewan sebesar Rp.200 juta dengan system Ijon, dimana
masing-masing ada 4 orang anggota dewan menerima uang sebesar Rp.50 jt, kegunaannya
untuk 4 buah jatah paket PL untuk
dikerjakan oleh kontraktor WT. Masing-masing oknum anggota Dewan yang menerima
dana tersebut adalah ; YP, QW, FD dan HK,
hingga saat ini belum mengembalikan uang yang sudah diterima dari kontraktor
tersebut. Kemungkinan kontraktor itu akan melaporkannya terhadap penegak hukum,
ucap sejumlah kontraktor
Ketua
DPRD Kota Depok Yusuf Putra ketika hal itu dikonfirmasikan terkait adanya
anggotanya yang menerima dana masing-masing 50 jt terkait dengan proyek PL Pokir
tersebut, Putra hanya menjawab bahwa hal itu adalah Hoax, ujarnya.
Sementara
itu pula kibat hubungan anggota Dewan dengan Kadis PUPR Kota Depok memanas,
maka terdengar pula sikap Kadis PUPR Citra Indah Yulianti, memanas pula
hubungannya dengan para kepala Bidang {kabid| yang merupakan anak buhnya, dijelaskan oleh sejumlah kontraktor
tersebut bahwa Kadis memarahi salah seorang Kabid Bernama Arga, dimana Kabid
SDA tersebut katanya dicaci maki oleh atasannya tersebut.
Upaya
konfirmasi dilakukan kepada Kadis PUPR tersebut, namun penjagaan yang sangat luar
biasa ketatnya oleh pengamanan di kantor Dinas PUPR, sehingga tidak bisa ketemu
dengan Kadis tersebut. Demikian pula dengan Kabid SDA Arga juga dikonfirmasikan
lewat WA juga tidak ada jawaban terkait sikap daripada pimpinannya tersebut
yang sangat galak tersebut. {dip/red}
