Berdasarkan Nyanyian Salah Seorang Kontraktor : Proyek Disrumkin Kota Depok Diduga Dikuasai Orang-Orang Walikota Depok

 

Berdasarkan Nyanyian Salah Seorang Kontraktor : Proyek Disrumkin Kota Depok Diduga Dikuasai Orang-Orang Walikota Depok

 Berdasarkan Nyanyian Salah Seorang Kontraktor : Proyek Disrumkin Kota Depok Diduga Dikuasai Orang-Orang Walikota Depok                                                    

Depok. SI

Salah seorang kontraktor Kota Depok yang sudah lama berkecimpung dalam dunia usaha proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkot Depok bernama Jaya S mengatakan kepada wartawan terkait dengan sepak terjang oknum-oknum  pengusaha yang menjadi orang-orang dekat  daripada Walikota Depok. Mereka itu dalam setiap tahunnya dalam mendapatkan proyek-proyek di Pemkot Depok melalui SKPD, seperti Dinas PUPR, Disrukim, Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan Kota Depok, hal itu sudah merupkan kebiasaan sejak Walikota Depok KH M Idris berkuasa kurang lebih 10 tahun ini, ucap Jaya.

Lanjutnya, yang lebih sadis lagi di Dinas Rumkim yang dikomandoi oleh Dadan Rustandi, “ketika saya berkunjung kesana selaku kontraktor Depok menemui Kadis Disrumkin Dadan Rustadi, akhirnya Kadis tersebut membuka file data proyek yang akan digulirkan tahun 2024 ini, setelah saya lihat data paket proyek-proyek itu, ternyata sudah tandai/dicontreng daftar paket tertetu  dikuasai oleh kontraktor  yang merupakan orang-orang dekat Walikota Depok tersebut untuk  mendapatkan sejumlah proyek-proyek besar baik itu di Dinas PUPR maupundi Dinas Rumkin.

Kemudian akhirnya saya mengajukan agar salah satu proyek yang ada di dalam daftar list  tersebut, selaku pengusaha kami ingin ikut tender lelang salah satu proyek bangunan sekolah. Tapi Kadis Disrumkin tersebut menolaknya,  dengan mengatakan agar proyek tersebut jangan dipilih untuk ikut tender lelang, sebab proyek tersebut merupakan proyek dari orang-orang Walikota Depok, ujar Dadan saat itu. Padahal kami menemui Dadan Rustandi adalah atas adanya rekomendasi dari Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono, namun semuanya ditolak oleh Kadis Rumkin tersebut.

Menurut Jaya,   intinya bahwa semua proyek-proyek kegiatan di Disrumkin tersebut sudah dikuasai oleh kontraktor oran-orang Walikota Depok, sedangkan pengusaha orang-orang dari Wakil Walikota Depok di cuekin saja atau tidak diorangi oleh Dadan Rustandi.

Maka hal itu tidak bagus dengan adanya tindakan monopoli proyek-proyek besar oleh orang-orang daripada Walikota Depok KH M Idri tersebut. Tentu permasalahan ini nanti akan kita laporkan kepada Komisi Pemantau Persaingan Usaha {KPPU}, agar mereka diperiksa terkait dengan kebijakan monopoli proyek-proyek Pemkot Depok tersebut.

Sementara itu, sejumlah kontraktor lainnya juga bernyanyi kepada wartawan, Dimana ketika saat tahun 2022 yang lalu sejummlah kontraktor dari Jakarta berjumpa dengan Walikota Depok di wilayah Puncak  Bogor, terkait dengan membicarakan sejumlah paket proyek, sehingga para  kontraktor tersebut diduga telah sepakat untuk memberikan sejumlah dana kepada Walikota Depok melalui orang-orangnya dengan jumlah puluhan miliar rupiah, hingga hal itu masih berrlangsung sampai sekarang, hingga  orang-orang kontraktor tersebut menjadi langganan dalam mendapatkan proyek setis tshunnya.

Sementara itu pula Dadan Rustandi Kadis Disrukim ketia di konfirmasi lewat HP, sama sekali tidak ada jawaban, harusnya Kadis tersebut memberikan jawaban, kalua  ternyata bahwa kontraktor bernma Jaya tersebut berbohong, maka tentunya harus dilaporkan kepada  pihak polisi karena membuat suatu fitnah. Namun kalau  Dadan diam seribu bahasa, berrti apakah benar adanya terkait sepak terjang daripada kontraktor orang-orang Walikota Depok tersebut?.

Sementara itu terkait dengan keberadaan Kejari Depok untuk memberantas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme {KKN}, hal itu kita tidak usah berharap banyak, sebab banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang kita laporkan  tidak ada tindak lanjutnya, misalnya kasus pengadaan proyek Dinkes  Depok dan Rumah Sakit Sawangan dan Rumah Sakit Depok Timur, tidak ada tindak lanjutnya. Sebab Kasi Intel dan Kasi Pidsus sama saja, sudah merupakan bagian dari pejabat-pejabat Pemkot Depok, ucap sejumlah aktivis LSM Kota Depok. {dip}