Walikota Bogor Ogah Urus Kampanye Prabowo Sandi Apakah Karena Takut Dijadikan Tersangka Terkait Kasus Korupsi Angkahong?

Walikota Bogor Ogah Urus Kampanye Prabowo Sandi

Apakah Karena Takut Dijadikan Tersangka Terkait Kasus Korupsi Angkahong?

Bogor, SI

Bkatanya Walikota Bogor Bima Aria Sugiarto, punya tanggung jawab besar untuk menunaikan semua janji-janji saat kampanye Pilkada Kota Bogor beberapa waktulalu. Ia khawatir iktu terjun sebagai juru kampanye (jurkam), kesibukannya sebagai anggota timses dapat mengganggu tugas utamanya sebagai Wali kota Bogor., dalam melayani warga masyarakat”Ini banyak program yang memerlukan konsentrasi. Kalau saya ikut kampanye, berpolitik, ya saya khawatir itu terbengkalai. Jadi saya memutuskan untuk fokus saja pada tugas saya sebagai wali kota,” jelas Bima Aria, yang juga menjabat waketum DPP PAN itu.

Bima sadar betul tugasnya sebagai wali kota bogor tak ringan. Terlebih tanggung jawabnya kini tidak hanya sebatas dengan partai, tetapi jauh lebih besar kepada warga Kota Bogor yang telah memberi amanah kepadanya.”Saya nggak mau gara-gara urusan politik kemudian terabaikan, terbengkalai janji-janji saya, karena janji saya yang paling utama itu. Ketika saya terpilih sebagai wali kota, saya harus mementingkan kepentingan yang lebih besar dibanding kepentingan partai atau kepentingan politik,” ujarnya.

Keputusan ini sudah disampaikan langsung kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Keduanya juga bisa memahami alasan Bima menolak jadi timses Pabowo-Sandi dan memilih fokus di Kota Bogor. ”Sangat bisa memahami karena kan posisi saya berbeda dengan anggota DPR, politisi pengurus DPP. Posisi saya seba­gai kepala dearah yang punya janji dan menjaga kebersamaan,” imbuhnya.

Selain itu, ia ingin menjaga situasi Kota Bogor tetap kondusif. Selama ini, kerja sama yang baik antara dirinya dengan unsur TNI-Polri sudah berhasil menjaga Kota Bogor tetap kondusif. ”Bagi saya sebagai bapaknya orang Kota Bogor ya lebih pas, tepat, kalau saya tetap mengayomi semua, tetap menjaga kebersamaan bersama unsur TNI-Polri, menjaga stabilitas di Kota Bogor, tetap mengawal pilpres secara bersama-sama, tidak secara politik fokus memenangkan salah satu,” tuturnya.

Keputusan ini tak ayal menimbulkan pertanyaan soal peng­lihan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf. Namun, Bima tak mau mengomentari lebih banyak soal itu. ”No comment lah. Ya kembali kepada dua alasan itu saja,” ucap­nya.

Sementaraitu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku partainya memaklumi pilihan Bima Arya yang lebih memilih fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Menurutnya, langkah Bima itu tak lain demi menjaga kondusivitas dan kerukunan warga di tahun politik. ”Bima Arya sudah minta izin kepada ketum dan sekjen untuk fokus menjalankan tugas sebagai wali kota di Bogor dan kita memakluminya. Tugas utama wali kota adalah menjaga kondusivitas dan kerukunan warga di tahun politik ini,” ujar Eddy.

Lanjut Eddy mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap aspirasi-aspirasi yang masuk dari para kepala daerah. Jika para kepala daerah memiliki alasan yang kuat untuk tidak terlibat dalam proses pemenangan di pilpres, PAN akan mempertimbangkannya.

Meski begitu, Eddy yakin seluruh kader PAN tetap bulat mendukung Prabowo-Sandi, termasuk Bima Arya. ”Kita nggak mau berandai-andai. Lihat saja nanti bagaimana. Yang penting semua tegak lurus dengan keputusan partai. Jika teman-teman kepala daerah PAN memiliki argumen yang kuat untuk tidak bisa menjadi jurkam pemenangan, tentu akan kita pertimbangkan,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD PAN Kota Bogor Safrudin Bima Menurutnya, apa yang disampaikan Bima Arya bukan terhadap perintah partai tetapi lebih ke pertimbangan lain yakni ingin fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagai wali­kota. Apalagi, tugasnya dalam melayani masyrakat Kota Bogor sangat di nanti. ”Jadi tidak ada satupun kader, struktur dan keluarga besar PAN yang luar barisan. Kita total men­dukung Parobowo- Sandi karena ini perintah Partai,”ujar SB sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tak masalah dengan pilihan Bima yang enggan mengampa nyekan Prabowo-Sandi di pilpres 2019. “Ya nggak ada masalah, saya kira setiap orang boleh memilih perannya di mana. Saya juga baru tahu, jadi sah-sah saja,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  (7/9) yang lalu.

Sementara itu pul, Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memuji sikap Bima yang tegas menolak jadi timses. Menurutnya, sikap Bima patut diikuti kepala daerah lainnya. “Justru kami menginginkan se­mua kepala daerah mau bupati, wali kota, gubernur sampai menteri, harusnya tidak boleh terlibat politik praktis dalam pilpres seperti ini. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Bima Arya itu mestinya diikuti semua kepala daerah,” kata Ferdinand, (7/9) lalu.

Ferdinand mengatakan, seorang kepala daerah mestinya bekerja untuk melayani dan menyejahterakan rakyatnya. Jika seorang kepala daerah terlalu aktif terlibat dalam pilpres, maka rakyatnya yang akan menjadi korban. “Itu tidak elok karena yang menjadi korban nanti adalah masyarakat kita. Tentu menghabiskan banyak waktu meninggalkan rakyatnya di daerah karena ikut mengurusi pilpres. Saya mendukung langkah Bima Arya,” ungkapnya.

“Jadi tidak perlu harus menjadi jubir, menjadi jurkam. Kalau dituntut sesekali untuk jadi jurkam, ketika ada kampanye ter­buka boleh-boleh saja. Tapi tidak terlibat masuk struktur 24 jam, itu mengorbankan rakyat,” tambah­nya.(wan/dip/red)