Cibinong, SI
Terkait adanya proyek
peningkatan jalan dan pedestrian jalan kandang roda dengan nilai ratusan milyar rupiah, hal itu sama saja dengan menciderai rasa keadilan dimata
warga masyarakat kabupaten Bogor, dengan
kondisi dimasa pandemi covid -19 ini, sebab warga juga mengalami kesuitan
ekonomi untuk menyambung hidup dalam kesehariannya.
Hal tersebut berkaitan
dengan adanya Proyek peningkatan jalan kandang roda pakan sari kec
Cibinong dan peningkatan jalan kandang
roda kec. Sentul, serta pendestrian jalur jalan kandang roda pakan
sari. Tahun Anggaran 2020, dengan total nilai proyek tersebut kurang lebih sebesar 200. Milyar.
Proyek itu dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, serta pihak ketiga
yang mengerjakan proyek tersebut adalah selaku penyedia penyedia barang dan jasa dari .PT. TBI,
PT. HMP dan PT. VUP
Menurut warga setempat
Kab Bogor, harusnya proyek tersebut ditunda dulu pelaksaan pekerjaannya, karena
mengingat saat ini dengan siatuasidan kondisi masa pandemic Virus Conora 19.
Jadi anggaran tersebut lebih baik disalurkan atau diutamakan dulu untuk
penanganan dana Covid Virua 19, untuk kesehatan warga Kab Bogor, serta untuk
membenahi perekonomian warga masyarakat ekonomi lemah, dengan menyalurkan
Bansos, serta untuk memberikan stimulus bantuan kepada warga yang tidak mampu,
karena saat ini banyak warga yang kena
PHK dari perusahaan, dan ekonomi masyarakat keadaan lumpuh. Dimana siatuasinya
saat ini dalam keadaan resesi ekonomi. Ucap warga tersebut.
Hal tersebut juga diamine
oleh Ketua LSM Lembaga Pengawasan
Reformasi Indoensia Aidil Afdal mengatakan, terkait
dengan masalah adanya tiga mega proyek
bernilai sangat fantastik yang dilaksanakan
oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten bogor .dimasa pandemi
corona virus disease 2019 (covid"19), harusnya hal itu ditunda dulu
pelaksaannya, utamakan dulu keselamatan dan kesehatan warga masyarakat, serta
pulihkan ekonomi warga, denga memberikan Bansos, sembako dan stimulus
permodalan, agar warga punya daya beli ekonomi dan bisa bertahan hidup untuk
kebutuhan sehari-harinya. Maka disinilah sangat penting kehadiran negara/pemerintah untuk melindungi
warganya, sebab masyarakat sudah membuat kontrak sosial dengan negara, dalam
hal ini Pemkab Bogor harus melindungi warganya, disaat membutuhkan uluran
tangan Ucap Aidil.
Lanjut Aidil Afdal. jika
merujuk Keputusan Bersama, Mentri Dalam Negri Republik Indonesia .dan Mentri
Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119 /2813/SJ .tentang percepatan penyesuian
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Dalam rangka penanganan Virus
corona disease 2019.
(Covid"19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian
nasioanal . Jadi Pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Bogor harus patuh
terhadap Pemerintah Pusat
Jadi, Proyek
peningkatan jalan dan pembuatan pendestria dengan menelan anggarankurang lebih
sebesar Rp.200.milyar tersebut sangat layak di tunda dulu pelaksanaannya, karena
hal itu bukan kebutuhan yang sangat mendesak
dimasa pandemi corona virus desease 2019 (covid "19). Ini.
Terkesan
kepemimpinan Bupati Bogor beserta
jajarannya, khususnya Kadis PUPR Bimantoro, dinilai public tidak memiliki rasa "sense of crisis
" akan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat .yang sangat menderita
akibat dampak pandemi corona virus deasense 2019 (COVID 19") ujar aidil
afdal.
Harusnya Plang Papan Nama
proyek dan pembuatan direksi keet itu harus di lakukan karena perintah
peraturan presiden (perpres) RI. Nomor: 16 tahun 2018 .tentang pengadaan barang
/ jasa pemerintah . Apalagi papan nama proyek itu bagian dari wujud
transparansi penggunaan keuangan daerah . Sebab Negara mengamanahkan melalui undang undang RI .nomor :17 tahun 2003 tentang
pengelolaan keuangan negara yang bersih
dari KKN dan bertanggungjawab. (dip/red)
